RKUHP Akan Segera Disahkan, Ini Pasal Kontroversi yang Penuh Penolakan

Dewasa ini pihak pemerintah, wakil rakyat, mahasiswa dan rakyat Indonesia tengah ramai membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal ini karena beberapa Pasal yang akan segera disahkan padahal dinilai kontroversi

RKUHP tersebut dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan parahnya meringankan hukuman bagi para koruptor. Sehingga banyak pihak yang menolak rancangan tersebut yang akan segera disahkan dalam Sidang Paripurna pekan depan.

Adapun Pasal atau poin yang menjadi perdebatan dan kontroversi hingga menuai kritik dari banyak pihak yang dikutip katadata.co.id, sebagai berikut :

Tindak Pidana Korupsi

Hukuman terhaadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dalam RKUHP lebih ringan menjadi hanya dua tahun. Padahal dalam KUHP lama, kumanan pidana bagi koruptor minimal empat tahun penjara.

Kemudian dalam pasal tersebut tidak mnerapkan adanya pidana tambahan berupa uang pengganti. Ada beberap pasal yang mengatur masalah tipikor dalam RKUHP yakni 604, 605, dan 607.

Membungkam Kebebasan Berekspresi dan Pers

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat ada 10 poin dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kebabesan berekspresi dan kebebasan pers. Berikut sepuluh poin yang mengancam kebebasan tersebut

Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, pasal 241 soal penghinaan terhadap pemerintah, pasal 247 terkait hasutan melawan penguasa, pasal 262 mengatur penyiaran berita bohong, dan pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Pasal lainnya yakni 305 tentang penghinaan terhadap agama, pasal 354 terkait penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, pasal 440 soal pencemaran nama baik, dan pasal 444 soal mengatur pencemaran orang yang sudah meninggal dunia.

Hukuman Mati

Pasal 67, pasal 99, pasal 100, dan pasal 101 masih mengatur hukuman mati. Beberapa kelompok masyarakat menilai hukuman mati melanggar hak hidup manusia.

Penistaan Agama

Pasal 313 yang mengatur tentanag penodaan agama.  Bahwa setiap orang yang menyiarkan, menunjukan, menempelkan tulisan, gambar, atau rakaman serta menyebarluaskan melalui kanal elektronik dapat dipidana lima tahun penjara.

Larangan Aborsi atau Menggugurkan Kandungan

Larangan aborsi diatura dalam Pasal 251, 470, 471, dan 472 RKUHP. Pemberi atau peminta obat penggugur kandungan, orang yang menunjuk alat menggugurkan kandungan dan orang yang membantunya dapat dijerat pidana sesuai pasal tersebut.

ICJR menilai aturan ini bisa menimbulkan kriminalisasi terdahap korban pemerkosaan. Dalam pasal tersebut, dokter yang menggugurkan kandungan korban pemerkosaan tidak dipidana, melainkan korban pemerkosaan itu sendiri yang dijerat.

Hubungan Seks di Luar Nikah

Laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau melakukan hubungan seks di luar nikah dijerat pasal 417 dan 419. Orang yang berzina bukan dengan pasangan sah dipidana satu tahun penjara sedangkan pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan nikah atau kohabitasi dipidana enam bulan penjara.

Hukuman denda bagi Gelandangan

RKUHP melarang keberadaan gelandangan, perempuan yang bekerja dan pulang malam, pengamen, tukang parkir, orang dengan disabilitas psikososial yang ditelantarkan keluarga, serta anak jalanan. Mereka dianggap menggangu ketertiban umum. Pasal 432 mengancamnya dengan denda Rp 1 juta sedangkan dalam KUHP sekarang, gelandangan dipidana tiga bulan kurungan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *